POLEMIK terkait peraturan daerah (perda) syariah yang meruyak belakangan ini menunjukkan bahwa konsepsi negara kesatuan yang diperjuangkan para pendiri Republik perlahan mulai terabaikan.
Lanjutkan membaca “Negara Kesatuan dan Polemik Perda Syariah”
APA yang bisa kita dapatkan dari persenyawaan ide antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan Korps Marinir? BPK, kita tahu, adalah satu dari delapan lembaga tinggi negara yang posisinya sederajat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Sementara Korps Marinir adalah salah satu komando utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
PENERBITAN peraturan daerah (perda) yang dibarengi dengan penertiban tempat hiburan malam menjelang datangnya bulan Ramadhan seyogianya disikapi sebagai sesuatu yang positif. Positif karena dengan demikian pemerintah (daerah) tanggap akan pentingnya pemenuhan hak asasi warga negara yang diakui konstitusi, yakni hak untuk beribadah menurut agama dan/atau kepercayaan masing-masing.
A.P. Edi Atmaja 